Menteri HAM Pigai Tolak JK Dipolisikan: Tidak Ada Manfaatnya – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara terkait pelaporan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke polisi. Pigai menolak tegas langkah hukum tersebut. Menurutnya, pendekatan hukum tidak akan menyelesaikan persoalan. Bahkan, ia menilai pemolisian JK tidak membawa manfaat sama sekali.
“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026) .
Baca Juga: Daftar Barbuk Kasus Bea Cukai yang Disita KPK dari Faizal Assegaf
Pernyataan tegas ini disampaikan Pigai sebagai respons atas laporan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang melaporkan JK ke kepolisian. Laporan tersebut terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu .
Latar Belakang Pelaporan JK
Jusuf Kalla dilaporkan ke polisi atas pernyataannya dalam sebuah ceramah yang dinilai kontroversial. Ceramah tersebut membahas tentang mati syahid dan jgua menuai polemik di masyarakat. Beberapa pihak menganggap pernyataan JK mendiskreditkan kelompok agama tertentu .
Namun demikian, pihak JK telah memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa pernyataan JK bukan untuk mengajarkan teologi. Tujuannya adalah menjelaskan dinamika konflik serta pentingnya meluruskan pemahaman demi tercapainya perdamaian .
Mengapa Pigai Menolak Pemolisian JK?
Natalius Pigai memberikan beberapa alasan mengapa ia menolak langkah hukum terhadap JK. Pertama, ia menilai JK adalah sosok negarawan. JK telah lama berkiprah di panggung nasional sebagai mantan Wakil Presiden dua periode .
Kedua, Pigai tidak meyakini adanya niat buruk dari JK. “Pak JK itu negarawan, mantan Wapres saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” tegasnya .
Ketiga, Pigai menilai penyelesaian melalui klarifikasi dan juga dialog jauh lebih tepat. Pendekatan non-litigasi atau di luar pengadilan dinilai lebih efektif meredam konflik. Hal ini terutama penting untuk isu sensitif seperti agama .
Dialog sebagai Jalan Keluar
Pigai mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jika ada pernyataan yang dianggap kurang tepat, mekanisme klarifikasi terbuka seharusnya menjadi pilihan utama. Ia menekankan bahwa jalur pidana bukanlah solusi terbaik.
“Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” ujarnya .
Menurut Pigai, menjaga kesejukan sosial menjadi kunci di tengah dinamika nasional. Semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama. “Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan juga kesatuan. Tempuh jalur dialog,” pungkasnya .
Imbauan untuk Masyarakat
Pigai juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Narasi yang berpotensi memecah belah, terutama yang menyentuh isu agama, harus disikapi dengan bijak.
“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa,” katanya .
Ia mengajak publik untuk lebih mengedepankan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Dengan begitu, persatuan dan juga kesatuan bangsa tetap terjaga di tengah potensi ketegangan sosial .
Profil Singkat Natalius Pigai
Natalius Pigai dilantik sebagai Menteri HAM pertama di Indonesia pada Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto mempercayakan posisi ini kepadanya pada Oktober 2024 .
Pigai dikenal luas sebagai aktivis HAM. Sebelum menjadi menteri, ia menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Ia juga aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan juga PMKRI .
Sebagai putra asli Papua, Pigai memiliki perhatian besar pada hak-hak masyarakat adat dan juga kelompok marginal. Latar belakang aktivisnya membuat ia konsisten mendorong pendekatan dialogis dalam menyelesaikan konflik sosial .
Kesimpulan
Menteri HAM Natalius Pigai menolak tegas pemolisian terhadap Jusuf Kalla. Ia menilai langkah hukum tidak membawa manfaat. Sebagai gantinya, Pigai mendorong penyelesaian melalui dialog terbuka.
Pigai menilai JK adalah negarawan yang tidak memiliki niat buruk. Pernyataan kontroversial JK seharusnya diklarifikasi, bukan dipidanakan. Pendekatan non-litigasi dinilai lebih efektif menjaga persatuan bangsa.
Publik pun diajak untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah, terutama yang menyangkut isu agama. Dialog dan juga komunikasi terbuka adalah jalan terbaik meredam konflik di tengah masyarakat.