Prabowo Akan Perbaiki Puskesmas di Indonesia, Termasuk yang Sejak Zaman Soeharto – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membenahi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Langkah ini akan menyasar ribuan puskesmas di seluruh tanah air, bahkan termasuk yang sudah terbengkalai sejak era Presiden Soeharto.
Baca Juga: Ki Bedil Perakit Senpi Ilegal Ditangkap Setelah 20 Tahun Beroperasi di Jabar
Target Perbaikan Ribuan Puskesmas
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat sekitar 10.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen di antaranya dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Beberapa puskesmas bahkan belum pernah direnovasi sejak dibangun pada era 1970-an dan 1980-an.
Pemerintah menargetkan perbaikan 5.000 puskesmas dalam 2 tahun ke depan. Dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp15 triliun. Perbaikan mencakup rehabilitasi bangunan, pengadaan alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Kita akan bangun dan perbaiki puskesmas-puskesmas yang rusak. Bahkan yang dari zaman Pak Harto sekalipun,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di acara Hari Kesehatan Nasional, Jumat (8/5/2026).
Fokus pada Daerah 3T
Program perbaikan puskesmas akan diprioritaskan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Wilayah-wilayah ini selama ini memiliki akses kesehatan yang paling terbatas. Banyak puskesmas di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara yang kondisinya memprihatinkan.
Beberapa puskesmas di daerah terpencil bahkan tidak memiliki aliran listrik dan air bersih. Pasokan obat-obatan juga sering terlambat karena akses transportasi yang sulit. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan berobat ke puskesmas. Akibatnya, angka kematian ibu dan anak di wilayah 3T masih cukup tinggi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan. “Kami sudah identifikasi puskesmas mana saja yang prioritas. Kriteria utamanya adalah kondisi bangunan, kelengkapan alat, dan aksesibilitas,” ujar Budi dalam keterangan terpisah.
Sumber Pendanaan
Pemerintah menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program ini. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah menyatakan kesiapannya untuk membantu.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar juga akan dioptimalkan. Targetnya, perbaikan puskesmas tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Target Peningkatan Layanan
Selain memperbaiki fisik bangunan, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas layanan puskesmas. Beberapa poin penting yang menjadi fokus antara lain:
-
Ketersediaan dokter umum dan dokter gigi di setiap puskesmas
-
Penambahan tenaga bidan dan perawat
-
Pengadaan alat kesehatan yang memadai
-
Layanan laboratorium sederhana
-
Pelayanan gizi dan imunisasi
-
Layanan kesehatan ibu dan anak
-
Layanan pengobatan penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes
Puskesmas juga akan didorong untuk menerapkan sistem digital. Rekam medis elektronik akan memudahkan pelacakan riwayat kesehatan pasien. Sistem rujukan online juga akan mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit.
Respons Positif dari Masyarakat
Masyarakat menyambut baik program perbaikan puskesmas ini. Salah satu warga di Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengaku sangat terbantu. “Selama ini puskesmas di sini kondisinya memprihatinkan. Kami berharap janji Bapak Presiden segera terwujud,” ujar Rina Laiya, seorang ibu rumah tangga.
Organisasi profesi kesehatan juga memberikan apresiasi. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Eka Mulyana, menilai langkah ini sangat tepat. “Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Jika puskesmas kuat, maka sistem kesehatan nasional akan kuat,” ujarnya.
Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memonitor pelaksanaan program ini. Tim akan terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Targetnya, tidak ada penyelewengan dana dan pembangunan berjalan tepat waktu.
Presiden Prabowo secara khusus menekankan aspek transparansi. “Laporkan setiap rupiah yang digunakan. Rakyat berhak tahu uangnya dipakai untuk apa,” tegasnya.
Dengan adanya program perbaikan puskesmas ini, diharapkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia sehat 2030.
Kesimpulan: Presiden Prabowo berkomitmen memperbaiki ribuan puskesmas di Indonesia. Program ini menyasar puskesmas yang rusak, termasuk yang belum tersentuh renovasi sejak era Soeharto. Fokus utama adalah daerah 3T. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp15 triliun untuk 5.000 puskesmas dalam 2 tahun.